Spektrum Data dan Informasi
Screen_Shot_2023-07-10_at_00_03_15.png

Spektrum data merupakan alat bantu untuk menentukan sifat keterbukaan data apakah data tersebut bersifat tertutup, terbatas, atau terbuka. Hal ini bertujuan untuk menempatkan data sesuai dengan tingkat keterbukaannya sehingga dapat menghilangkan kekhawatiran Walidata di setiap Instansi Pemerintah untuk menyebarluaskan data. Dengan adanya pemahaman mengenai spektrum data, uji klasifikasi oleh Komisi Informasi, dan perlindungan data pribadi, masing-masing Walidata di Instansi Pemerintah dapat menguji konsekuensi yang mungkin terjadi sehingga dapat menghindari dampak negatif penyalahgunaan data yang akan disebarluaskan. Penempatan data pada spektrum yang tepat akan memberikan manfaat yang lebih besar dan menghasilkan kebijakan publik yang tepat sasaran.

Dalam kegiatan publikasi data, terdapat data-data yang perlu dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, perlu dipahami kriteria data yang dapat dirilis secara terbuka atau data yang dikecualikan atau terbatas dalam mengaksesnya. Kriteria data dan informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Berdasarkan  ketentuan tersebut, informasi publik yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dibuka dapat:

  1. Menghambat proses penegakan hukum;
  2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  3. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
  4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
  5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  7. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  8. Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
  9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
  10. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.